 |
| Foto: Zaki Alfarabi |
Surabaya - Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tidak pernah lepas dari adanya politik uang. Untuk mengurangi adanya praktik itu, KPK akan ikut mengawasi politik uang dalam Pilkada Serentak.
"Iya kami akan ikut mengawasi, bahkan kami kemarin sudah tandatangan MoU dengan Polri dan Kejaksaan," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif usai acara Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (7/3/2018).
Dia berkata, uang politik dalam Pilkada harus dikurangi dan dihapuskan agar mendapatkan pemimpin yang baik. Karena, pemimpin dilihat dari program dan kinerjanya, bukan dari berapa jumlah uang yang dia gelontorkan untuk pemilih.
Bahkan, Laode mengatakan, jika ada pasangan calon gubernur yang melakukan politik uang, itu menandakan dia tidak percaya diri dengan kemampuannya.
"Calon gubernur itu yang ada harus menawarkan program. Berarti dia kurang PD kalo nawarin uang. Integritasnya harus dipikirkan," tambah Laode.
Terkait integritas seorang cagub, Laode menyarankan kepada pemilih untuk melihat daftar riwayat hidup calon tersebut. Tak hanya itu, pemilih dirasa harus mengetahui rekam jejak seorang calon. Apakah calon tersebut pernah tersangkut kasus atai benar-benar bersih.
Sementara itu, pihaknya juga sedang mengawasi beberapa calon, khususnya calon yang masih memiliki jabatan tertentu. Pengawasan ini dilakukan untuk melihat apalah calon tersebut memanfaatkan dana pemerintah untuk kampanyenya.
"Jangan sampai memanfaatkan dana itu untuk kepentingan kampanye dia," kata Laode.
(bdh/bdh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar